nusakini.com--Meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 akan berlangsung dalam waktu dekat ini, namun per 24 November, terhitung masih ada 16 daerah yang sampai saat ini belum menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) khususnya untuk dana keamananan. 

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terus menerus mengingatkan para kepala daerah untuk melunasi keperluan dana tersebut. Keenam belas daerah ini diingatkan agar segera menandatangani NPHD itu. Hanya saja, ia optimis masalah ini agar segera rampung nanti. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

“Khusus untuk pengamanan yang belum lunas sampai 24 November 2016 ada 16 daerah. Kami terus ingatkan daerah agar segera selesaikan NPHD pengamanan pilkada,” kata Tjahjo di Ruang Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12). 

Sebab, bila berkaca pada pengalaman pilkada pada tahun 2015, persoalan NPHD memang tak bisa secara serentak, semua daerah langsung menganggarkannya. Namun, kebutuhan itu tetap cukup tercukupi ke depannya. Makanya, Mendagri terus mendorong penyelesaian NPHD oleh pemda. 

“Secara prinsip, anggaran cukup tercukupi, hanya modelnya per termin,” ujarnya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menghadiri rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR. Agenda tersebut membahas persiapan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah, terdiri 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota.(p/ab)